Pendidikan Politik Sebagai Kajian Ilmu Sosial

PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI KAJIAN ILMU SOSIAL

1.      Pengertian pendidikan politik

Sebelum membahas masalah pendidikan politik maka dijabarkan terlebih
dahulu mengenai pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap
dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasan
manusia dengan upaya pengajaran dan pelatihan (dalam Kamus Politik B.N.
Marbun,S.H 2002 : 416) . Tingkat pendidikan sangat berperan didalam daya
penyerapan serta kemampuan berkomunikasi. Untuk peserta yang
berpendidikan rendah, lebih mudah memahami bila dipakai alat peraga.
Istilah politik berasal dari bahasa yunani Polis yang artinya kota atau Negara
yang kemudian muncul kata-kata polities yang artinya warga Negara dan
kata politiko’s yang artinya kewarganegaraan. Politika adalah seni tentang
kenegaraan yang dijabarkan dalam praktek di lapangan, sehingga dapat
dijelaskan tenatng bagaimana hubungan antar manusia (penduduk) yang
tinggal di suatu tempat (wilayah) yang meskipun memiliki perbedaan
pendapat dan kepentingannya, tetap mengakui adanya kepentingan bersama
untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Penyelenggaraan
kekuasaan Negara dipercayakan kepada suatu badan/lembaga yaitu
pemerintah (Great News, 26 Maret 2008). Politik adalah bermacam-macam
kegiatan di dalam system politik (atau Negara) yang menyangkut proses
menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan
itu. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (Public
Goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (Privat Goals). Lagipula politik
menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan
kegiatan individu.

Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan
menumbuhkan orientasi-orientasi poltik pada individu. Ia meliputi
keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan
perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan
seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik.
Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan
partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik
merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu
tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang
bebas.Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujua : membentuk
kepribadian politik, kesadara politik, dan parsisipasi politik. Pembentukan
kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan
dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan

sejenisnya. Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh dua metode :
dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisispasi politik, ia terwujud
dengan keikutsertaaan individu-individu – secara sukarela—dalam
kehidupan politik masyarakatnya. Pendidikan politik dalam masyarakat
manapun mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang
paling mendasar adalah keluarga, sekolah, partai-partai politik dan berbagai
macam media penerangan. Pendidikan politik juga memiliki dasar dasar
ideologis, sosisal dan politik . bertolak dari situlah tujuan-tujuannya
dirumuskan.

Jika yang dimaksud dengan “Pendidikan” adalah proses menumbuhkan sisi-
sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka “Pendidikan
Politik” dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks
bahwa manusia adalah makhluk politik . sebagaimana halnya bahwa
pendidikan mempunyai fungsi-fungsi pemikiran moral, dan ekonomi, maka
pendidikan politik juga mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan
oleh lembaga-lembaga pendidikan.

Pendidikan politik itulah yang akan menyiapkan anak bangsa untuk
mengeluti persoalan social dalam medan kehidupan dalam bentuk atensi dan
partisipasi, menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab dan
memberi kesempatan yang mungkin mereka bisa menunaikan hak dan
kewajibannya. Hal itu menuntut pendidikan anak bangsa untuk menggeluti
berbagai persoalan sosial dalam medan kehidupan mereka dalam bentuk
atensi dan partisipasinya secara politik, sehingga mereka paham terhadap
ideology politik yang dianutnnya untuk kemudian membelanya dan
dengannya mereka wujudkan cita-cita diri dan bangsanya. Pendidikan
politik inilah yang mentransfer nilai-nilai dan ideology politik dari generasi
ke generasi, dimulai dari usia dini dan terus berlan jut sepanjang hayat.
Pendidikan politik merupakan kebutuhan darurat bagi masyarakat, karena
berbagai factor yang saling mempengaruhi, dengan demikian pendidikan
politiklah yang dapat membentuk perasaan sebagai warga Negara yang
benar , membangun individu dengan sifat-sifat yang seharusnya, lalu
mengkristalkannya sehingga menjadi nasionalisme yang sebenarnya. Ialah
yang akan menumbuhkan perasaan untuk senantiasa barafiliasi, bertanggung
jawab dan berbangga akan jati diri bangsa. Tuntunan ini demikian mendesak
dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, mengingat bahwa penumbuhan
perasaan seperti itu menjadikan seorang warga Negara serius mengetahui
hak dan kewajibannya, serta berusaha memahami berbagai problematika
masyarakat.

Pendidikan politik adalah bagaimana mengembangkan keinginan kaum professional dalam politik dan mengutamakan yang mengarah pada tanggung jawab politik, yang dalam waktu yang sama berusaha membrikn kepada mereka pengetuan yang penting dan keterampilan untuk melaksanakan tanggung jawab.[1]

Pendidikan politik (dalam arti kata yang lebih ketat) dapat diatikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu system politik yang hendak dibangun.[2]

2.      Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya

Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan disiplin ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi,sejarah dan geografi. Semua ilmu sosial mempunyai objek yang sama, yaitu manusia sebagai individu maupun anggota kelompok (group). Dengan hal tersebut sangat membuktikan bahwa politik juga mempunyai hubungan erat dengan IPS yang sasaran yang diselidiki manusia dalam kehidupan masyarakat.

Ilmu politik berhubungan dengan ilmu pengetahuan lainnya, seperti sosiologi, antropologi dan ilmu–ilmu sosial lainnya, karena ilmu sosial mempunyai obyek penelitian yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok. Pada paper ini akan dibahas tentang kaitan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Berikut pembahasannya secara ringkas..

•         SOSIOLOGI

Sosiologi dan ilmu politik merupakan disiplin ilmu dengan asal usul yang sama, dan telah lama ilmu politik membahas tentang masyarakat dan negara. Sosiologi sebagai ilmu sosial yang paling pokok dan umum sifatnya, membantu sarjana politik untuk memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Dengan menggunakan pengertian dan teori sosiologi, para sarjana politik dapat mengetahui sampai dimana susunan dan stratifikasi sosial dapat memengaruhi atau dipengaruhi.

Sosiologi menyumbangkan pengertian akan adanya perubahan dan pembaruan dalam masyarkat. Sosiologi dan ilmu politik mempelajari tentang negara, tetapi sosiologi menganggap negara adalah salah satu lembaga pengendalian sosial. Sosiologi juga menganggap negara sebagai salah satu asosiasi dalam masyarakat dan memerhatikan bagaimana anggota asosiasi itu dapat memengaruhi sifat dan kegiatan negara. Dalam buku Goodin, disebutkan bahwa ilmu politik banyak meminjam konsep sosiologi, seperti akomodasi, asimilasi, integrasi sosial, dan sebagainya.

• ANTROPOLOGI

Jika sosiologi memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara menyeluruh, maka antropologi menyumbangkan pengertian dan teori tentang kedudukan dan peran berbagai satuan sosial dan budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi lebih memusatkan perhatian pada masyarakat di desa dan pedalaman. Bagi seorang sarjana ilmu politik, kesadaran akan kenyataan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing mempunyai daerah asal dan kebudayaan berbeda memungkinkannya untuk melaksanakan beberapa penelitian khusus, seperti seberapa besar keragaman sosial masyarakat terhadap corak dan gaya kehidupan politik di masing-masing tempat. Dengan begitu, antropologi dapat digunakan oleh ilmu politik untuk penelitian hubungan internasional dan memahami politik internasional, karena antropologi membahas hubungan antar berbagai jenis suku. Antropologi telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Salah satu pengaruh yang amat berguna dan terkenal serta kini sering dipakai dalam ilmu politik ialah metode peserta pengamat(participant observer). Penelitian semacam ini memaksa sarjana ilmu politik untuk meniliti gejala-gejala kehidupan sosial “dari dalam” masyarakat yang ILMU EKONOMI menjadi objek penelitiannya.

Pada masa dahulu, ilmu politik dan ilmu ekonomi dianggap sebagai satu bidang ilmu tersendiri, yaitu politik ekonomi(political economy), yaitu pemikiran dan analisis kebijakan untuk kesejahteraan negara. Karena perkembangan ilmu pengetahuan, maka ilmu tersebut memisahkan diri menjadi ilmu politik dan ilmu ekonomi.Dalam mengajukan siasat tertentu sarjana ekonomi dapat bertanya kepada sarjana ilmu politik tentang politik apa yang paling baik dipakai dalam tujuan tertentu. Sarjana ilmu politik juga dapat bertanya pada sarjana ekonomi tentang syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi guna mencapai tujuan tertentu, khususnya menyangkut pembinaan kehidupan demokrasi.

• PSIKOLOGI SOSIAL

Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam kelompok atau golongan, karena psikologi pada umumnya memperhatikan tentang kehidupan perorangan. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia baik ekstern maupun intern. Dengan ke dua analisis ini, ilmu politik dapat menganalisis secara lebih mendalam makna dan peran orang kuat, kondisi sosial ekonomi, serta ciri-cri ciri-ciri kepribadian yang memungkinkannya memainkan peran besar itu.

Psikologi sosial dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi bisa memengaruhi suatu keputusan dalam kebijakan politik dan kenegaraan. Psikologi sosial juga dapat menjelaskan sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggapnya baru, serta kondisi seperti apa yang dapat meredakan sikap dan reaksi masyarakat. Dalam psikologi politik kita akan menemukan tentang sosialisasi politik, analisis kepribadian, partisipasi massa, dan sebagainya.

• GEOGRAFI

Faktor-faktor yang berdasarkan geografi dapat memengaruhi politik, seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, dan daerah pengaruh. Seorang Swedia bernama Rudolf Kiellen(1864-1933) menganggap, di samping faktor antropologi dan ekonomi, keadaan geografis memengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat, karena itu harus diperhitungkan dalam menyusun politik dalam dan luar negeri.

• ILMU HUKUM

Sejak dulu ilmu hukum sangat erat kaitannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Ahli hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hokum,maka ahli ilmu politik lebih selain cendrung menganggap negara sebagai system of controls, juga memandang negara sebagai suatu asosiasi atau sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai beberapa tujuan bersama.

• SEJARAH

Sejarah sangat penting bagi ilmu politik, karena sejarah menyediakan data dan fakta masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Bahan yang disajikan sejarah, terutama sejarah kontemporer, digunakan oleh sarjana politik untuk menemukan pola-pola ulangan untuk membantu memproyeksikan masa depan. Dengan menguasai sejarah, maka sarjana politik dapat merencanakan lebih baik dan masalah yang terjadi di masa lampau menjadi lebih baik lagi, sehingga terwujud keadaan yang ideal.

• FILSAFAT

Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta (universe) dan kehidupan manusia. Gramsci mengatakan bahwa ‘filsafat yang sejati bukan merupakan cabang kajian yang terisolasi, tetapi dalam dirinya sendiri mengandung seluruh anasir fundamental yang dibutuhkan untuk mengonstruksi konsepsi tentang dunia yang total dan integral dan segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi masyarakat politik yang integral dalam kehidupan manusia’. (Gramsci, Selections from Prison Notebooks, 1933).  Oleh karenanya, politik Gramsci mengarahkan dia pada filsafat, dan filsafatnya sepenuhnya bersifat politis. Dengan kata lain, Gramsci melihat filsafat sebagai pendidikan politik, dan politik sebagai arena untuk menerapkan pengetahuan filosofis.

•         ETIKA

Etika adalah pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan buruk, tentang keharusan dan yang wajib dibiarkan. Etika adalah tertib keharusan. Hubungan ilmu politik dan etika dilukiskan sebagai suatu hubungan yang harus dilakukan, tetapi disamping itu menetapkan batas-batas dari pada apa yang wajib dibiarkan. Etika memberikan dasar moral kepada politik. Hilangkanlah etika dari politik maka akan kita dapati politik yang bersifat “Machiavellistis” yaitu politik sebagai alat untuk melakukan segala sesuatu,baik atau buruk, tanpa mengindahkan kesusilaan. Hanya dengan jalan menjadikan kesusilaan sebagai dasar politik, dapat diharapkan akan adanya politik yang mengindahkan aturan-aturan permainan, apa yang harus dillakukan dan apa yang wajib dibiarkan. [3]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kaitan antara ilmu politik dan ilmu pengetahuan sosial lainnya sangat erat dan saling memengaruhi. Pendekatan ilmu sosial sangat berguna bagi analisa-analisa politik, sepanjang ilmu sosial mampu menempatkan masalah-masalah politik dalam konteks sosial yang lebih umum. Ilmu politik menjadi lebih berkembang dengan adanya ilmu sosial lainnya. jika ditinjau dari segi kehidupan masyarakat pengaruh ilmu politik dan ekonomi jelas saling bergantung, keduanya saling membutuhkan, bisa dikatakan salah satu diantara keduanya tidak bisa berjalan tampa iringan satu sama lain. Maka lazimya untuk mempelajari kedua pelajaran ini amat terkait dan terhubung.

Para pemikir terdahulu menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu politik, dari sinilah muncul nama atau gelar ilmu ekonomi politik. Karena dimasa itu pokok urusan ketertiban finansial dilihat atau diambil dari sumber penghasilan Negara, Sedangkan sekarang pemikiran tersebut telah berubah. Ilmu ekonomi dinyatakan independent dan terpisah dari pelajaran politik, dimana pelajaran ini mengajarkan masyarakat untuk berusaha, bagaimana,dimana, apa dan gimana mengatur dan memperoleh kekayaan. Singkatnya ekonomi adalah ilmu kekayaan.

Ekonomi berpengaruh dalam politik hanya dibeberapa titik saja, dimana titik penghasilan dan penyaluran dari kekayaan sangatlah besar pengaruhnya didalam pemerintahan. Bahkan juga disebabkan dari berbagai penyelesaian permasahan yang memang lazim timbul didalam Bernegara.

Diberbagai Negara pemerintahan pengaruh yang terbesar terletak pada pertumbuhan ekonominya. Bertambahnya lapangan ekonomi didalam pemerintahan terjadi tiada henti- hentinya. Pajak, UU bea, Hak milik Negara dan pertolongan Negara terhadap lahan pertanian, industri dan perdagangan semuanya bukanlah salah satu hal dimana pemerintah berkuasa atas penghasilannya.

Kesejahteraan Negara yang baik dan sosialisme telah merombak keadaan fungsi Negara. Negara dewasa ini diartikan atau disangka langsung turut campur dalam bermacam lingkungan, dari aktifitas masyarakat menentukan perintah dalam hal kwalitas distribusi kekayaan dan juga materi barang milik masyarakat.

Tentu saja banyak permasalahan yang timbul dalam pemerintahan modern yang lahir dari dasar ekonomi, tuntutan terhadap lapangan kerja, modal hak milik tanah, ketidakrataan penurunan dan penaikan ekonomi, bahkan pesatnya kemajuan teknologi yang mempengaruh nasionalisasi. Perlu kita ketahui dalam Negara Komunis, Negara mengontrol secara keseluruhan kesatuan kehidupan ekonomi masyarakat.
Golongan dan grup ekonomi disetiap Negara terlaksana terus menerus dimana tertekan dalam administrasi untuk perlindungan dan kekayaan. Demikian pula, penggunaan kondisi ilmu ekonomi memiliki pengaruh besar dalam cita- cita perpolitikan dan institusi, Contohnya: adanya revolusi yang menimbulkan cita- cita kemerdekaan perseorangan, demokrasi, sosialisme dan komunis.

Sejarah adalah riwayat hidup ummat manusia, Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari peradaban manusia, Melalui pelajaran ini segala ide- ide, kesuksesan dan peradaban manusia dikupas. Disini pula kita mengetahui kejadian- kejadian dahulu, gerak- gerik dan penyebab dimana memiliki timbal- baliknya pula.

Disejarah juga terdapat pembahasan perkembangan ekonomi, sosial, agama, para cendekiawan, pergerakan artistik, perkembangannya dan juga membahas pertumbuhan dan kemunduran negara, organisasi dan sebab kegagalan mereka.
Ilmu sejarah sangat dekat hubungannya dengan Ilmu politik: Professor Seely mengatakan: Sejarah tampa ilmu politik laksana pohon tampa buah, sedangkan ilmu politik tampa sejarah bagaikan pohon tampa akar, dapat disimpulkan keduanya sangat berhubungan dekat.

Freeman mengemukakan histori atau sejarah adalah politik masa dahulu, sedangkan politik adalah sejarah dimasa kini. Beberapa fakta sejarah seperti yang dikatakan oleh Appadorai bahwa terdapat bagian dasar dari ilmu politik, dimana fakta- fakta sejarah memberikan kita materi mentah dari ilmu politik. Maka bagaimanakah kita mengolah mentah tersebut sehingga bermamfaat bagi kita. Point- point diatas menberikan kita informasi tentang asal- usul barang- barang berharga dari ilmu sejarah, kemajuan dan kemunduran negara disertai segala problema yang terjadi dalam prinsip bernegara. Studi banding dari institusi dan politik yang baik pada masa lalu membantu kita untuk memahami permasalahan dimasa kini.

Tiap- tiap masyarakat sudah pasti menghadapi suatu permasalahan, baik secara langsung dimana berakar dimasa dahulu kala, contohnya: kita memiliki warisan dari nenek moyang kita seperti: kastaisme, perkauman, dan sifat kedaerahan. Mempelajari ilmu sejarah dengan sendirinya akan membawa wawasan kita bahkan menolong kita dalam menyelesaikan fakta dasar dari permasalahan yang ada.

Ilmu politik akan samar bila tidak disertai dengan sejarah, dimana sejarah juga akan terlihat pincang bila tidak diiringi dengan ilmu politik. Kedua ilmu tersebut memiliki suatu keterkaitan yang tidak mungkin dipisahkan. Lebih jelasnya setiap sejarah pasti diiringi dengan sang hero atau nama- nama pemikir terdahulu, dimana ilmu politik mengupas segala bidang perkembangan suatu negara, dimana hal ini dikategorikan sebagai sejarah.[4]

3.      Urgensi Pendidikan Politik sebagai kajian ilmu sosial

Alasan pentingnya pendidikan politik dapat dilihat dari kenyataan sejarah bangsa Indonesia dan kondisi nyata yang ada pada masyarakat saat ini. Dilihat dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia , dalam tubuh bangsa kita pernah terjadi pertentangan yang hampir membawa bangsa Indonesia pada jurang kehancuran, terutama pertentangan ideologi, kepentingan dan SARA.

Dilihat dari kondisi nyata yang ada di masyarakat, pentingnya pendidikan politik disebabkan karena pada masyarakat masih terdapat gambaran-ganggapan yang keliru tentang politik. Politik sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang kotor, penuh polusi, pertentangan dan kecurangan yang seringkali membuat masyarakat takut berkiprah dalam kegiatan politik.

Adapun alasan mengenai pentingnya pendidikan politik yang dikemukakan dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 adalah, sebagai berikut.

1. Tidak efektifnya pendidikan politik yang berlangsung secara alamiah karena berlangsung secara sendiri-sendiri dan bersumber dari berbagai aspirasi politik yang berbeda, bahkan sangat mungkin bertentangan.

2. Akibat tidak efektifnya pendidikan politik yang berlangsung secara alamiah, disebabkan karena hal-hal tadi. Bangsa Indonesia pernah mengalami pengalaman pahit, yakni pada masa Orde Lama dengan timbulnya berbagai pertentangan, baik pertentangan politik (ideologi), kepentingan dan SARA.

3. Pengaruh dari luar terhadap ideologi Pancasila yang berasal dari bangsa-bangsa atau negara-negara yang menganut paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Sedangkan, alasan pentingnya pendidikan politik yang dikemukakan oleh Hasan Habib yakni:

a.  keterlantaran pendidikan politik dalam keluarga,

b. adanya pengaruh menyimpang dari kawan sepermainan,

c.  kurangnya partisipasi politik masyarakat yang otonom,

d. nilai lebih pengaruh guru/pembina.

Kontribusi dari pendidikan politik yang menyebabkan pendidikan penting, yakni dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat. Kesadaran politik merupakan suatu proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi (hal-hal yang penting) urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tingginya kesadaran politik seseorang/masyarakat selanjutnya akan berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat, yakni keterlibatan seseorang dalam kegiatan politik, terutama keterlibatan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah serta menyeleksi para pejabat yang akan duduk dalam pemerintahan. Kegiatan tersebut misalnya dilakukan melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum, diskusi terbuka, menulis artikel yang isinya mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan berbagai kegiatan lainnya.[5]

            Pendidikan politik adalah bagian dari ilmu politik, dmana ilmu politik itu sendiri adalah kajian dari ilmu social. Olehkarena itu pendidikan politik adalah termasuk salah satu kajianilmu social. Ilmu Politik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kekuasan, negara, pemerintahan, fakta – fakta politik, aktivitas politik, organisasi masyarakat, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, alokasi dan distribusi nilai – nilai politik. Menurut Prof. Selo Sumarjan, ilmu politik merupakan salah satu dari ilmu-ilmu sosial, sejajar dengan ilmu antropologi, administrasi negara, komunikasi dan sebagainya. Tiap-tiap ilmu sosial mempelajari secara rasional dan sistematis salah satu aspek khusus dari kehidupan masyarakat, suatu kehidupan sosial dalam arti luas.

Adapun Ilmu Politik secara khusus menyelenggarakan kajian (study) tentang kekuatan-kekuatan sosial yang dimiliki masyarakat dan cara menggunakannya (atau menyalahgunakannya) untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian umum dari kekuatan-kekuatan sosial yang dimiliki masyarakat, misalnya : kekuatan ekonomi, kekuatan hukum, kekuatan senjata, kekuatan rakyat, kekuatan agama, kekuatan organisasi yang mempunyai kegunaan untuk hidup bernegara. Kalau cara menggunakan kekuatan-kekuatan itu dinamakan teknologi politik, maka teknologi itu diarahkan penggunaannya oleh ideologi yang dianut oleh suatu negara.[6]

Ilmu politik sudah diakui sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, memiliki disiplin ilmu tersendiri serta memiliki objek sebagai prasyaratnya. Objek adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan, apa yang diamati, diteliti, dipelajari serta sesuatu yang dibahas dalam displin ilmu tertentu.

Objek terdiri dari dua macam yaitu objek formal dan objek materil. Objek materil suatu ilmu bisa saja sama dengan objek materil ilmu yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan objek materil lebih bersifat umum dan merupakan topik yang bisa saja dibahas secara global. Akan tetapi yang membedakan terletak bada objek formilnya, objek formil suatu ilmu dengan ilmu lain pastilah berbeda dikarenakan sudut pandang yang dikenakan berasal dari ilmu masing- masing. Kemudian, objek formil selalu ditinjau secara khusus dan spesifik. Objek materil dapat dikatakan sebagai persoalan pokok, sedangkan objek formal disebut pusat perhatian.

Objek materil yang dibahas dalam ilmu politik identik dengan objek materil yang dimiliki oleh ilmu kenegaraan lainnya, yaitu negara. Ilmu kenegaraan itu adalah ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hukum tata negara, ilmu administrasi negara, dan ilmu negara.[7]

Ilmu politik memiliki negara sebagai objek materinya, sedangkan secara khusus ilmu politik mengkaji mengenai:

• pembuatan keputusan

• kekuasaan

adalah kemampuan sesuatu untuk mempengaruhi tingkah laku sesuatu yang lainnya agar tingkah laku tersebut terpola sedemikian rupa sesuai dengan yang diingnkan oleh pemegang penguasa. Manusia memiliki sifat alami sebagai penguasa, manusia seringkali berkehendak dan melakukan segara cara agar kemauannya tersebut dapat tercapai, salah satunya dengan cara memiliki kekuasaan terhadap hal tertentu, seperti :[8]

• kekuatan kelompok

• keresahan masyarakat

• interest group

•sistem pemerintahan termasuk pemerintah dan organisasi internasional
• perilaku politik

• kebijakan publik.

• keberhasilan pemerintahan.

• Kepentingan partai politik

• Konflik

• Perilaku kepemimpinan

• Budaya politik

• Sosialisasi politik

Dari berbagai uraian di atas dapat ditarik suatu simpulan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang sudah sangat lama ada di dunia ini. Politik adalah suatu cabang ilmu sosial yang berkaitan dengan negara beserta semua aspek pendukungnya. Untuk mempelajari masalah ilmu politik, kita membutuhkan beberapa metode sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ruang lingkup ilmu politik membuat ilmu politik tidak sama dengan ilmu sosial lainnya, hal itu membatasi materi-materi dalam ilmu politik agar tidak masuk ke dalam ilmu lainnya.

Daftar Pustaka

Affandi, Idrus.2009. Bedah buku politik education dari Robert Brownhil dan Patricia Smart. Bandung :CV.Kencana Utama

Budiajo,miriam.2008.Dasar-dasar ilmu politik-edisi revisi.Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama

Dogan, mattei..Political science and the Other Social Science

Goodin, Robert.E & hans-Dieter klingeman (ed), A New Handbook of Political Science ( New York: Oxford University Press,1996)

Isjwara, F. 1999.Pengantar Ilmu Politik. Bandung : Putra A Bardin

http://www.zonependidikan.co.cc/2010/05/hubungan-ilmu-politik-dengan-ilmu.html

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080919021826AAhdbIv

http://pustaka.ut.ac.id/puslata/online.php?menu=bmpshort_detail2&ID=319

---

[1] Idrus Affandi (1993 : 5). Dalam Skripsi Tuti Inayati : Persepsi kognitif masyarakat tentang partai poitik islam dan implikasinyaterhadap proses pendidikan politik, Hal : 46 . Universitas Pendidikan Indonesia

[2] Alfian (1992 : 235). Dalam Skripsi Tuti Inayati : Persepsi kognitif masyarakat tentang partai poitik islam dan implikasinyaterhadap proses pendidikan politik, Hal : 46 . Universitas Pendidikan Indonesia

[3] Isjwara, F. 1999.Pengantar Ilmu Politik. Bandung : Putra A Bardin .hal :88

[4] http://www.zonependidikan.co.cc/2010/05/hubungan-ilmu-politik-dengan-ilmu.html

[5] http://pustaka.ut.ac.id/puslata/online.php?menu=bmpshort_detail2&ID=319

[6] http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080919021826AAhdbIv

[7] Budiajo,miriam.2008.Dasar-dasar ilmu politik-edisi revisi.Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama

[8] Goodin, Robert.E & hans-Dieter klingeman (ed), A New Handbook of Political Science ( New York: Oxford University Press,1996)

Read More

Ruang Linkup Pendidikan Politik

A.    Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek

sebagai berikut:

1.      Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta, lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional

3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM

4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan kedudukan warga Negara.

 5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi

 6.  Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi

 7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka

 8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

B.     Ruang Lingkup

Komunikasi internasional dapat dipelajari dari tiga perspektif: diplomatik, jurnalistik, dan propagandistik.

1. Perspektif Diplomatik.

Lazim dilakukan secara interpersonal atau kelompok kecil (small group) lewat jalur diplomatik; komunikasi langsung antara pejabat tinggi negara untuk bekerjasama atau menyelesaikan konflik, memelihara hubungan bilateral atau multilateral, memperkuat posisi tawar, ataupun meningkatkan reputasi. Dilakukan pada konferensi pers, pertemuan politik, atau jamuan makan malam.

2. Perspektif Jurnalistik.

Dilakukan melalui saluran media massa. Karena arus informasi didominasi negara maju, ada penilaian komunikasi internasional dalam perspektif ini didominasi negara maju, juga dijadikan negara maju sebagai alat kontrol terhadap kekuatan sosial yang dikendalikan kekuatan politik dalam percaturan politik internasional. Penguasa arus informasi menjadi gatekeeper yang mengontrol arus komunikasi. Jalur jurnalistik ini jug sering digunakan untuk tujuan propaganda dengan tujuan mengubah kebijakan dan kepentingan suatu negara atau memperlemah posisi negara lawan.

3. Perspektif Propaganda.

Umumnya dilakukan melalui media massa, ditujukan untuk menanamkan gagasan ke dalam benak masyarakat negara lain dan dipacu sedemikian kuat agar mempengaruhi pemikiran, perasaan, serta tindakan; perolehan atau perluasan dukungan, pertajam atau pengubahan sikap dan cara pandang terhadap suatu gagasan atau peristiwa atau kebijakan luar negeri tertentu. Propaganda merupakan instrumen terampuh untuk memberikan pengaruh.

Akibat komunikasi internasional dalam perspektif propaganda ini, masyarakat internasional saat ini hidup dengan travail détente, juga “perang suci” (George N. Gordon, pakar komunikasi internasional).

4. Pendidikan Politik

Partai politik menurut Pasal 31 melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain : 

1)       Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

2)       Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

3)       Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun kesatuan bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

C.    Ruan Lingkup Ilmu Politik

Dalam contemporary political science, terbitan UNESCO 1950, ilmu politik di bagi dalam empat bidang:

1.  Teori politik.

a. Teori plitik

b. Sejarah perkembangan ide-ide politik

2. . Lembaga-lembaga politik:

a. Undang-undang Dasar

b. Pemerintah Nasional

c.  Pemerintah local dan daerah

d. fungsi ekonomi dan social dari pemerintah

e.  Perbandingan lembaga-lembaga politik

3.  Partai-partai,golongan (groups),dan pendapatan umum

a. Partai-partai politik

b. Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi

c. partisipasi warga Negara dalam pemerintah dan administrasi

d. pendapatan umum

4. Hubungan Internasional

a. Politik Internasional

b. Organisasi-organisasi dan administrasi internasional

c. Hukum Internasional.

Perkembangan politik juga dapat di lihat dari berbagai aspek, seperti adanya teori politik, filosofi politik, politik praktis, etika politik, elit politik, kelompok politik, politik lokal, intrik politik, praktisi politik, pelaku politik, perilaku politik, permainan politik, perjuangan politik, institusi politik, komunikasi politik, partisipasi politik, hak-hak politik, geografi politik (geopolitik), pernyataan politik, perilaku politik, politik uang (money politics) konflik politik, partai politik, politik pembuatan kebijakan, politik penguasaan sumberdaya alam, pendidikan politik, sistem politik, proses politik dan lobi politik.

D.    Pengertian Politik

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat berwujud proses pembuatan keputusan ( decision making ) khususnya dalam Negara

Secara etimologis, politik berasal dari bahasa yunani “ Polis “ yang berarti kota berstatus negara. Istikah politik diartikan berbagai macam kegiatan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Harry cahyono,cheepy.1986.ilmu politik dan perspektifnya(yogyakarta: Tiarawacana) hal 6

E.     Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Pendidikan politik bagi masyarakat merupakan hal terpenting untuk mengantisipasi terpilihnya kembali para politikus busuk, dan masyarakat harus bisa belajar dari pengalaman masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Hal itu dikatakan oleh Priyatno Harsastro, MA, Dosen Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang di Semarang, Jumat (29/8).

Pengetahuan tentang hak, kewajiban dan ruang lingkup politik harus benar-benar kuat di benak masyarakat sebelum menentukan pilihannya. Jadi masyarakat tidak hanya melaksanakan pesta demokrasi hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara tetapi harus menganggapnya sebagai momen untuk menentukan kelangsungan hidupnya," katanya.

Pada Pemilu 2009 mendatang bangsa Indonesia dihadapkan dengan kenyataan bahwa begitu banyak saluran aspirasi politik, baik melalui parpol ataupun calon legislatif yang diusung. Hal ini menyebabkan begitu banyak janji-janji yang akan dikumandangkan.

Masyarakat perlu diberikan pencerahan dengan cara yang kreatif dan edukatif, bukan dengan sogokan uang. Bagi masyarakat Indonesia, ini lah saatnya menjadi dewasa dalam politik, membuka mata dan telinga lebar-lebar untuk pembelajaran politik.

Oleh karena itu, katanya, masyarakat harus dapat menilai secara kritis dan argumentatif parpol dan caleg pada pemilu mendatang. Hanya parpol yang aspiratif dan caleg yang berkualitaslah yang tentu dipilih rakyat.

Ia berharap, masyarakat tidak mudah terperdaya dengan mimpi-mimpi yang ditawarkan selama masa kampanye nanti. "Sudah saatnya masyarakat untuk kritis terhadap pemimpinnya," katanya.

Dari 38 partai yang akan berlaga, baik partai baru maupun lama sama-sama menjanjikan harapan baru untuk lebih mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Sebagian besar politikus, termasuk yang tampil di partai baru, sudah jelas rekam jejaknya. Beberapa organisasi sosial telah mencoba mempublikasikan referensi tokoh-tokoh yang tergolong politikus busuk dan menghimbau agar rakyat tidak memilihnya.

Politikus busuk yang masih berani mencalonkan diri umumnya telah larut dalam praktik yang korup sehingga gagal mengemban cita-cita reformasi dan memanfaatkan jabatan demi kekuasaan semata, bukan untuk mewujudkan masyarakat dan negara yang lebih baik.

Jadi masyarakat harus mau membuka mata dan telinga terhadap politik. Sebab bila masyarakat tidak jeli dan membiarkan orang bermasalah terpilih sebagai anggota legislatif, maka mereka berpotensi untuk menyalahgunakan kedudukannya," kata Achmad Mauludin, Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

Namun, kata Achmad, sementara ini kategori politikus bermasalah yang ditetapkan oleh masing-masing organisasi massa ini berbeda satu sama lainnya. Ada yang mengkategorikan politikus busuk yang ditetapkan hanya berkaitan dengan masalah korupsi.

Padahal, seharusnya siapapun yang pernah menimbulkan masalah bagi negara dan membohongi rakyat antara lain, politisi tersebut pernah melakukan korupsi, melakukan pelanggaran HAM, terlibat dalam perusakan lingkungan hidup, atau mungkin yang terlibat dalam kejahatan seksual tergolong politikus busuk.

Untuk itu masyarakat harus selektif dan objektif dalam memilih partai politik dan calon anggota legislatif. Pilih parpol dan caleg yang memiliki program langsung menyentuh kepentingan rakyat dan dapat dikerjakan, bukan berisikan daftar keinginan yang sulit direalisasikan.

Hal ini mutlak dilakukan agar parpol dan caleg tidak terjebak dalam janji-janji kosong selama masa kampanye. "Janji-janji seperti ini harus dihilangkan, karena janji kosong atau sulit direalisasikan bukan hanya tidak mendidik, tetapi sekaligus merupakan proses penipuan dan pembodohan terhadap rakyat," katanya.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/508-paradigma-baru-uu-no-2-tahun-2008-tentang-partai-politik.html

http://johnpaulmanik.blogspot.com/2010/01/defenisi-ruang-lingkup-dan-sejarah.html

http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/508-paradigma-baru-uu-no-2-tahun-2008-tentang-partai-politik.html

---

Read More